Membangun Konektivitas Mendekatkan Pelayanan Publik Dengan Menghadirkan AMB Laut
BINTUNI, SuaraTeluk.co – Laut bukan sekedar bentang yang memisahkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Di atasnya, kehidupan bergerak, menghubungkan masyarakat dengan pusat pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perdagangan, hingga berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.
Dengan 24 distrik, 115 kampung dan 2 kelurahan, luas wilayah sekitar 20.000 kilometer persegi, serta jumlah penduduk 85.875 jiwa pada akhir 2025, Teluk Bintuni memiliki karakter geografis yang khas. Wilayahnya didominasi teluk, pesisir, delta sungai, dan kawasan hutan tropis yang membuat transportasi air menjadi salah satu sarana penting, bahkan menjadi andalan utama bagi sebagian masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Perhubungan mematangkan pengembangan Angkutan Masyarakat Bintuni (AMB) Laut. Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pemaparan Laporan Pendahuluan Penyusunan Dokumen Kajian Water Taxi Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026, acara ini berlangsung di Aula Dinas Perhubungan, Selasa (2/9/2026).
FGD melibatkan perwakilan perangkat daerah, kepala distrik wilayah pesisir, UPTD AMB, tim konsultan PT Atlas Bandung, perwakilan masyarakat adat, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut menjadi ruang untuk menguji hasil kajian sekaligus menggali kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.
Pengembangan AMB Laut merupakan tindak lanjut dari penyusunan Dokumen Kajian Water Taxi Tahun Anggaran 2026. Pemerintah ingin memastikan kajian tersebut tidak berhenti pada perencanaan teknis, tetapi mampu melahirkan sistem transportasi yang menjawab persoalan konektivitas masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Jandri Salakory, SE,. MM,. mengatakan, selama kurang lebih dua dekade AMB darat telah melayani masyarakat. Namun, karakter geografis Teluk Bintuni yang memiliki wilayah pesisir dan kepulauan juga membutuhkan penguatan konektivitas melalui jalur laut.
Rencana pengembangan diarahkan untuk kawasan pesisir, sekaligus menghubungkan jaringan transportasi laut dengan transportasi darat. Kajian ini mencakup rute dan jaringan pelayanan, titik sandar, kebutuhan armada, keselamatan, tarif dan subsidi, kelembagaan, hingga sarana dan prasarana.
Kendati itu, Kadishub Jandri mengatakan bahwa penyelenggaraan angkutan air di Kabupaten Teluk Bintuni masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam mewujudkan layanan yang terjadwal, memiliki kepastian operasional, serta didukung oleh kelembagaan dan tata kelola yang profesional dan berkelanjutan.
Pengalaman program sebelumnya, termasuk Taksi Air dan Bus Kota, menjadi bahan evaluasi agar pengembangan AMB Laut tidak mengulang persoalan yang sama.Jandri Di tengah potensi ekonomi Teluk Bintuni yang besar, termasuk kontribusi aktivitas industri dan Kilang LNG Tangguh, pemerintah juga harus bekerja dengan ruang fiskal yang terbatas.
Karena itu, setiap kebijakan transportasi dituntut dirancang secara cermat, efisien, terukur, dan memberikan manfaat jangka panjang.
Asisten III Administrasi Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni Jane M. Fimbay, S. Pd,. MM yang mewakili Bupati Teluk Bintuni menegaskan, pengembangan AMB memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Transportasi Angkutan Masyarakat Bintuni, yang mencakup sistem transportasi darat, laut, dan udara.
Menurutnya, kebutuhan AMB Laut semakin terasa ketika masyarakat harus menjangkau pusat pemerintahan dan pelayanan kesehatan, termasuk dalam situasi mendesak seperti sakit maupun kedukaan.
“Kalau saya mengatakan, ini mungkin terlambat, tetapi lebih baik kita mulai dari sekarang daripada tidak sama sekali,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah membuka ruang partisipasi seluas-luasnya kepada kepala distrik, lembaga masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta masyarakat untuk menentukan koridor prioritas, titik sandar, kebutuhan armada, hingga potensi operator lokal yang dapat dilibatkan sebagai mitra.Dari Kajian Menuju Pelayanan NyataKajian AMB Laut juga diharapkan memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya. Tujuannya agar konektivitas tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi mampu memperluas pemerataan akses pelayanan publik dan aktivitas ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menargetkan kajian selesai pada 2026, sehingga persiapan implementasi AMB Laut dapat mulai dilakukan pada 2027. Model pengelolaan akan dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan daerah, termasuk melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kerja sama dengan pihak ketiga, BUMD, maupun skema hibrida.
Hasil FGD selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan konsep operasional dan kelembagaan AMB Laut. Harapannya, program ini tidak sekadar menghadirkan kapal, tetapi membangun sistem transportasi yang aman, terjadwal, terjangkau, profesional, terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, pengembangan AMB Laut adalah bagian dari upaya membuka akses dan memperluas pemerataan pelayanan bagi masyarakat Teluk Bintuni.Sebab, bagi masyarakat yang hidup di antara pesisir, sungai, dan teluk, konektivitas bukan sekadar persoalan perjalanan, tetapi juga jalan menuju pelayanan, pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, dan kesempatan untuk tumbuh bersama.
Dari laut yang selama ini menjadi jalan kehidupan, Teluk Bintuni kini menyiapkan sebuah sistem transportasi yang diharapkan mampu menghubungkan lebih banyak wilayah, mendekatkan pelayanan, dan membawa manfaat pembangunan. (Susi)