Sebanyak 31 Satuan Pendidikan Tingkat KB dan TK Mengikuti Pelatihan Peningkatan kapasitas Guru PAUD
Ketua HIMPAUDI Teluk Bintuni, Blandina Este Arsai, saat do wawancara median ini pada Kamis (3/9/2026) Malam. (Foto/Susi)
BINTUNI, SuaraTeluk.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Provinsi papua barat adakan Pelatihan Peningkatan kapasitas bagi guru PAUD di Kabupaten Teluk Bintuni. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di saanggar SP 4.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari ketua HIMPAUDI Kabupaten Teluk Bintuni terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat atas pelatihan peningkatan kapasitas bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Ketua HIMPAUDI Teluk Bintuni Blandina Ester Arsai, mengatakan pelatihan ini sebagai langkah perdana yang sangat berarti bagi peningkatan kapasitas pendidik PAUD di daerah.
“Pelatihan dari DPMK Provinsi Papua Barat sangat membantu kami, terutama guru-guru PAUD yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Ini menjadi pelatihan perdana dari DPMK untuk kami,” ujar Blandina.
Blandina mengurai bahwa Pelatihan ini diikuti sebanhak 31 satuan pendidikan terdiri dari TK dan Kelompok Bermain (KB) dari 4 distrik meliputi Bintuni, Manimeri, Tuhiba dan Tembuni. Sehingga Blandina berharap program serupa diperluas hingga ke wilayah pesisir dan pedalaman Teluk Bintuni.
Usai mengikuti pelatihan, Blandina menyoroti persoalan pengakuan guru pada satuan PAUD nonformal seperti KB, TPA dan SPS.Padahal banyak tenaga pendidik di satuan tersebut sudah berkualifikasi S1 PAUD. Namun sudah berkualifikasi Strata satu (S1), akan tetapi para guru tersebut masih mengalami kendala saat hendak mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) karena status kelembagaan tempat mengajar belum diakui.
“Guru-guru Kelompok Bermain itu banyak yang sudah Sarjana Pendidikan. Tetapi mereka tidak bisa mengikuti PPG karena Kelompok Bermain itu belum diakui oleh Pemerintah pusat, hal Ini menjadi kendala besar,” Ujar Blandina.
Selaku ketua HIMPAUDI, ia berharap pemerintah daerah, Pemprov Papua Barat, DPRD hingga DPR RI mendukung perjuangan perubahan regulasi pendidikan nasional agar guru KB, TPA dan SPS mendapat pengakuan dan kesetaraan.
“Banyak yang sudah S1 Pendidikan PAUD. Yang kami perjuangkan sekarang adalah pengakuan dan kesetaraan, jangan mereka di anak tirikan,” Ujar Blandina saat di wawancara media ini disalah satu hotel di Teluk Bintuni.
Menurut Ketua HIMPAUDI Teluk Bintuni, pelatihan DPMK menjadi awal positif. Sehingga ia berharap perhatian tersebut terus berlanjut, baik dalam peningkatan kompetensi maupun perluasan akses pelatihan. (Susi)